Membendung Bahang Banjir Meulaboh: Ambisi Rp300 Miliar di Meja Pusat

MEULABOH – Wajah Kota Meulaboh dalam beberapa tahun ke depan dipertaruhkan di meja kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tengah berupaya melobi pusat untuk menyetujui proyek kolam retensi raksasa senilai Rp300 miliar. Proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur air, melainkan sebuah pertaruhan untuk mengakhiri siklus banjir tahunan yang melumpuhkan jantung kota.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menegaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan, termasuk menggandeng anggota Komisi V DPR-RI asal Aceh, Ustazd Gufron, sebagai jembatan politik ke Jakarta. “Jika kolam retensi ini terwujud, masalah banjir di Kota Meulaboh akan teratasi secara signifikan,” ujarnya, Sabtu lalu.

Urgensi yang Mendesak

Meulaboh, kerap menjadi pesakitan saat curah hujan tinggi tiba. Tanpa sistem pengendalian air yang mumpuni, pusat ekonomi dan pemukiman warga mudah terendam. Usulan pembangunan kolam retensi di Suak Ujong Kalak dianggap sebagai solusi teknis paling masuk akal untuk menampung limpasan air sebelum dibuang ke laut.

Namun, kolam ini tidak akan berdiri sebagai beton bisu. Pemerintah daerah merancang kawasan tersebut sebagai ruang publik multifungsi,

Pembangunan kolam retensi ini dirancang dengan fungsi hulu ke hilir, di mana peran primernya adalah sebagai bak penampung debit air hujan guna mengendalikan risiko banjir yang selama ini menghantui pusat kota. Tak hanya menjadi solusi teknis, kawasan ini diproyeksikan sebagai magnet ekonomi baru melalui integrasi fasilitas jogging track dan area wisata yang diharapkan mampu menghidupkan sektor UMKM lokal di sekitarnya. Dengan sentuhan penataan estetika yang matang, proyek ini sekaligus menjadi upaya transformasi tata kota yang mengubah kawasan rawan bencana menjadi ikon visual baru yang mempercantik wajah Meulaboh.

Meja Diplomasi dan Defisit Anggaran

Upaya menjemput bola ke Jakarta sebenarnya telah dimulai sejak akhir 2025. Tarmizi sebelumnya telah menyerahkan lima proposal strategis kepada Menteri PU, Dody Hanggodo. Total kebutuhan infrastruktur Aceh Barat mencapai angka fantastis: Rp2,6 triliun.

Di tengah keterbatasan APBD, ketergantungan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi keniscayaan. Selain kolam retensi, pemerintah setempat juga mendesak penyelesaian Irigasi Lhok Guci. “Sekitar 70 persen penduduk kami adalah petani. Ada 12 ribu hektare sawah yang menggantungkan nasib pada irigasi ini,” tambah Tarmizi.

Menanti Restu Jakarta

Saat ini, dokumen teknis berupa Detail Engineering Design (DED) dilaporkan telah rampung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus mematangkan perencanaan dengan berkonsultasi kepada Balai Sungai dan Pantai di Bali serta Yogyakarta untuk memastikan akurasi hidrologis proyek. Kini, bola panas berada di tangan pemerintah pusat. Bagi warga Meulaboh, persetujuan anggaran Rp300 miliar tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harapan agar mereka tak lagi perlu mengemas barang-barang berharga setiap kali langit Meulaboh mulai menggelap.