Banda Aceh – Provinsi Aceh di ujung barat Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari cadangan migas di Laut Andaman hingga energi terbarukan yang mencapai 25,31 gigawatt (GW). Data terbaru per April 2026 menunjukkan Aceh tidak hanya bergantung pada warisan minyak dan gas konvensional, melainkan juga memiliki peluang besar di sektor mineral strategis dan energi hijau yang mendukung transisi energi nasional. Meski demikian, pemanfaatan potensi ini masih menghadapi tantangan pengelolaan dan dampak lingkungan.
Menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, potensi energi baru terbarukan (EBT) provinsi ini mencapai total 25,31 GW. Angka tersebut mencakup kontribusi signifikan dari tenaga air (hidro) yang didominasi sungai-sungai di pegunungan Leuser, panas bumi di kawasan gunung berapi aktif, energi surya di lahan terbuka, serta angin pesisir dan biomassa dari limbah perkebunan sawit. Saat ini, pemanfaatan masih terbatas, dengan PLTP Jaboi di Sabang (6,19 MW) sudah beroperasi dan PLTP Seulawah Agam (2 x 55 MW) dalam tahap pengembangan. Proyek PLTA Peusangan dan Kombih 3 juga diproyeksikan menambah kapasitas signifikan.
Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi menyatakan, “Energi baru dan terbarukan bukan hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi masa depan pembangunan Aceh. Potensi yang kita miliki harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Pemerintah provinsi menargetkan percepatan transisi ini melalui insentif investasi dan sinergi dengan PLN, sejalan dengan target ekonomi hijau nasional 2026.
Di sektor migas, Aceh terus menarik perhatian investor internasional. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menetapkan target lifting 2026 sebesar sekitar 1.880 barel oil per day (BOPD) untuk kondensat dan 48,40 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas, dengan total produksi gabungan mencapai sekitar 10.519 barel oil equivalent per day (BOEPD). Penemuan cadangan gas raksasa di Blok Andaman (termasuk sumur Layaran-1 dan Timpan-1 oleh Mubadala Energy serta Harbour Energy) dengan potensi lebih dari 6 triliun kaki kubik (TCF) menjadi sorotan utama. Tiga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga bersiap membuka sumur baru pada akhir 2026 hingga 2027 untuk mengimbangi penurunan cadangan lapangan lama.
Sementara itu, cadangan mineral logam Aceh mencapai 5,58 miliar ton, tersebar di berbagai kabupaten dengan potensi emas, tembaga, dan unsur tanah jarang yang disebut-sebut mirip formasi Grasberg di Papua. Sepanjang 2025, pemerintah provinsi menerbitkan puluhan izin usaha pertambangan (IUP) baru untuk emas, batubara, dan komoditas lain, menandakan geliat eksplorasi yang semakin agresif. Potensi batubara dan mineral non-logam juga turut mendukung diversifikasi ekonomi daerah.
Kekayaan alam Aceh tidak berhenti di sektor energi dan pertambangan. Hutan tropis yang luas—termasuk ekosistem Leuser yang menjadi salah satu kawasan konservasi terpenting di dunia—menyimpan keanekaragaman hayati tinggi, termasuk populasi gajah Sumatera. Sektor perikanan dan perkebunan (kelapa sawit serta kopi) juga memberikan kontribusi ekspor yang stabil, meski pemanfaatan perikanan laut di Zona Ekonomi Eksklusif masih belum optimal.
Namun, potensi besar ini kerap disertai catatan. Sejarah ketergantungan pada gas Arun di era 1980-an menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan, kekayaan alam belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Isu konflik historis, dampak lingkungan pertambangan, serta kebutuhan investasi infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Aceh yang memiliki otonomi khusus.
Dengan data terbaru ini, Aceh berpeluang menjadi contoh provinsi yang menyeimbangkan eksploitasi sumber daya alam dengan transisi energi hijau. Realisasi investasi triwulan IV 2025 yang mencapai Rp1,26 triliun—didominasi sektor industri dan listrik—menunjukkan momentum positif. Pemerintah pusat dan daerah kini dituntut untuk memastikan potensi tersebut tidak hanya menjadi angka di peta, melainkan juga sumber kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Serambi Mekkah.
