Mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah serta tenaga kerja lokal.
Kebijakan anggaran daerah harus mencerminkan prioritas riil kebutuhan rakyat, terutama alokasi pendidikan dan perlindungan ketenagakerjaan bagi kaum muda pencari kerja.
Ruang Lingkup Aksi
- Kajian Anggaran Publik: Menganalisis dokumen rancangan APBK dan mempublikasikan rekomendasi berbasis data kepada publik.
- Pengawalan Hak Pekerja Lokal: Mengadvokasi penerapan upah layak, keselamatan kerja, dan perlindungan hak berserikat bagi buruh.
- Forum Musyawarah Terbuka: Menyelenggarakan dialog rutin antara serikat buruh, perwakilan pemuda, dan pemangku kebijakan.