Suara Publik

Dinilai Langgar MoU Helsinki, Pembangunan Batalyon Baru Ditolak Massa di Banda Aceh

Banda Aceh, 7 Juli 2025 — Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GRAM) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (7/7/2025). Aksi dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan berlanjut hingga menjelang waktu Zuhur.

Massa menyuarakan sejumlah tuntutan utama, di antaranya, penolakan pendirian empat batalyon militer baru di Aceh, desakan pencopotan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta pencabutan izin tambang di kawasan hutan lindung. Selain itu, massa juga menuntut pengembalian tanah wakaf Blang Padang dan mendesak kepastian hukum soal simbol bendera bulan bintang sebagai identitas Aceh.

Koordinator Lapangan, Yulinda Wati, menegaskan bahwa pembangunan empat batalyon baru bertentangan dengan semangat perdamaian dalam MoU Helsinki yang ditandatangani pada 2005. “Ini bentuk militerisasi yang hanya akan membuka kembali luka lama masyarakat Aceh,” ujarnya, dikutip dari theacehpost.com.

Nama Mendagri Tito Karnavian disorot dalam orasi sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas konflik batas wilayah empat pulau di Aceh Singkil yang sempat diklaim Sumatera Utara. Selain mendesak pencopotannya, massa juga meminta pengembalian tanah wakaf Blang Padang yang kini dikuasai Kodam Iskandar Muda, agar dikembalikan kepada Masjid Raya Baiturrahman sebagai pemilik sah, sebagaimana dilaporkan AJNN.net.

Isu agraria dan lingkungan turut menjadi sorotan. Massa menolak izin HGU PT Bumi Flora di Aceh Timur dan mendesak pencabutan izin tambang di kawasan hutan lindung. Di sisi lain, mereka kembali mengangkat tuntutan legalisasi pengibaran bendera bulan bintang sebagai simbol identitas Aceh.

Hingga pukul 12.05 WIB, massa masih bertahan di depan gerbang Kantor Gubernur Aceh. Aparat kepolisian dan Satpol PP membentuk barikade ketat untuk mencegah massa masuk ke area kantor. Karena akses ke halaman ditutup, massa menutup salah satu jalur jalan utama dari arah pusat kota menuju Darussalam, menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi, menurut laporan Tubinnews.com.

Redaksi

Recent Posts

Perbaikan Jalan Alue Keumuning–Simpang Teumaron Dimulai, Pemkab Aceh Barat Targetkan Rampung Sebelum Idul Fitri

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melakukan perbaikan…

2 hari ago

Pemkab Aceh Barat Perbaiki Jalan Rusak di Pedalaman Sungai Mas

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pemeliharaan ruas…

1 minggu ago

Rehabilitasi Jembatan Gantung Pungky Telah Rampung, Pemkab Aceh Barat Batasi Muatan Kendaraan

Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan…

1 minggu ago

Pemkab Aceh Barat Tingkatkan Jalan Akses Puskesmas Samatiga dan Fasilitas Pendidikan

Aceh barat - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)…

1 minggu ago

Anggaran Rp1,92 Miliar Dialokasikan PUPR Aceh Barat, Pembangunan Jembatan Cot Manggie

Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,92 miliar pada tahun 2026…

1 minggu ago

Menjelang Setahun Pemerintahan Tarmizi–Said, DLH Aceh Barat Jadi Titik Tekan Evaluasi

Hakpublik.com, Aceh Barat — Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Bupati Aceh Barat Tarmizi SP dan…

1 bulan ago

This website uses cookies.