Aceh Darurat Narkoba: 1 dari 70 Warga Aceh Adalah Pengguna Narkotika

Oleh: Redaksi Hakpublik

24 Juli 2025- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh baru saja mengungkap data yang mengejutkan: lebih dari 80 ribu warga Aceh terpapar narkoba, sebagian besar pengguna ganja, dan 80 persen suplai narkotika ke Indonesia disebut masuk melalui perairan Aceh.

Ini bukan sekadar data, ini alarm keras.

Angka 80 ribu berarti 1 dari 70 warga Aceh adalah pengguna narkotika. Lebih ironis lagi, Aceh yang dikenal dengan label “serambi Mekah”, justru menjadi pintu gerbang utama masuknya narkoba ke republik ini. Maka pertanyaannya: di mana negara saat lautnya berubah menjadi jalur distribusi kematian

Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, secara lugas menyebut sebagian besar pengguna di Aceh mengkonsumsi ganja. Namun ia juga mengingatkan bahwa ganja sering menjadi jalan pembuka ke jenis narkotika yang lebih destruktif: sabu, ekstasi, bahkan heroin.

Dan ketika seseorang masuk ke dalam siklus ini, pintu keluarnya sangat sempit: antara rumah sakit jiwa, penjara, atau liang lahat.

Tetapi narasi moral tak lagi cukup. Masyarakat tak butuh hanya “peringatan bahaya”. Mereka butuh sistem yang menjamin anak-anak mereka tidak mudah diakses jaringan pengedar. Mereka butuh laut yang dijaga, gampong yang awas, dan negara yang hadir.

Pernyataan bahwa 80 persen suplai narkotika ke Indonesia berasal dari laut Aceh adalah tuduhan serius terhadap kelalaian struktural negara. Jika data ini benar, maka itu berarti aparat di laut—dari patroli laut, pangkalan TNI AL, kepolisian air, bea cukai, hingga Satgas Anti Narkoba—telah gagal membendung arus narkotika dari luar negeri.

Kita tidak sedang bicara satu-dua perahu nelayan yang nyelundupkan sabu. Kita sedang bicara sistem penyelundupan besar-besaran yang tak mungkin berjalan tanpa kelengahan, atau bahkan pembiaran.

Hakpublik meyakini bahwa masalah narkoba di Aceh bukan hanya soal pengguna, tetapi soal struktur sosial-ekonomi yang gagal menyediakan ruang hidup bermartabat bagi generasi mudanya. Saat sekolah tak menjanjikan masa depan, saat lapangan kerja tak ada, saat harga sawit anjlok dan tambak tidak produktif, maka ganja dan sabu akan terlihat seperti jalan keluar.

Pemerintah Aceh perlu bertindak lebih dari sekadar simbolik. Langkah-langkah strategis harus segera diambil, dimulai dari melakukan audit menyeluruh terhadap titik-titik rawan penyelundupan narkotika di sepanjang perairan Aceh, termasuk pelabuhan rakyat dan jalur-jalur tikus yang selama ini kerap luput dari pengawasan.

Selain itu, penguatan ekonomi alternatif untuk kawasan pesisir dan daerah rawan narkoba juga harus menjadi prioritas, melalui pengembangan program pertanian, perikanan, serta industri rumah tangga yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan penghasilan layak. Program rehabilitasi bagi pengguna narkoba perlu direvitalisasi secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis komunitas, agar para pengguna tidak dikriminalisasi, melainkan dipulihkan dan dikembalikan secara utuh ke masyarakat.

Di saat yang sama, peran adat seperti Panglima Laot harus diaktifkan kembali sebagai aktor kunci dalam pengawasan perairan, tentunya dengan dukungan pelatihan, insentif, dan pengakuan kelembagaan yang memadai dari negara.

Jika negara terus gagal hadir di titik-titik paling kritis, maka jaringan narkotika akan terus memanen hasil dari kekosongan itu. Aceh tak akan pernah bebas dari narkoba selama lautnya dibiarkan longgar, aparatnya bekerja setengah hati, dan masyarakatnya tidak diberdayakan.

Menyelamatkan Aceh dari krisis narkoba bukan soal razia, tapi soal keberanian politik untuk membongkar sistem yang gagal dan membangun dari akar.