Kartu Merah dari Woyla, Telkom dan PLN Layak Digugat

Aceh Barat – Gampong Cot Keumudee, Kecamatan Woyla, Aceh Barat, kembali menjadi cermin buram dari janji-janji pembangunan infrastruktur dasar di daerah. Di tengah gembar-gembor digitalisasi dan elektrifikasi desa, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: sinyal seluler nyaris tak bernyawa, sementara aliran listrik kerap putus tanpa aba-aba.

“Sinyal sangat susah di sini,” keluh Farisi Wika, Geuchik Gampong Cot Keumudee, dengan nada getir, Minggu, 20 Juli 2025.

Keluhan itu bukan isapan jempol. Berdasarkan pantauan langsung, jaringan seluler di desa ini lebih sering absen ketimbang hadir. Dalam situasi tertentu, sinyal bisa menghilang total selama berjam-jam. Imbasnya, warga kesulitan mengakses informasi dan layanan daring, terlebih bagi pelajar dan mahasiswa yang menggantungkan proses belajar pada jaringan internet.

Tak berhenti di situ, masalah kian parah dengan pemadaman listrik yang terjadi nyaris setiap pekan, tanpa pemberitahuan dari pihak PLN. “Kalau mati lampu malam hari, kami tidak bisa apa-apa. Usaha kecil yang pakai mesin listrik jadi terganggu. Belum lagi anak-anak yang belajar jadi kesulitan,” ujar seorang ibu rumah tangga.

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Teuku Umar (UTU) yang tengah mengabdi di Cot Keumudee turut bersuara. Mereka menilai kondisi ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bentuk abai yang sistemik dari institusi layanan publik.

 

“Kami kecewa. Ini bukan sekadar soal sinyal dan listrik. Ini soal hak dasar warga negara yang diabaikan. Kami meminta PT Telkom dan PLN tidak terus-menerus menutup mata,” tegas Allain Fhalah, Ketua Kelompok KKN UTU.

PLN Sebut Pemadaman Dipicu Cuaca Buruk, Recovery Tetap Diupayakan

PLN Unit Layanan Pelanggan Teunom menyatakan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah kecamatan tersebut disebabkan oleh cuaca buruk yang melanda kawasan tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Hujan lebat dan angin kencang mengakibatkan Pohon Tumbang mengenai jaringan Listrik di wilayah kerja ULP Teunom.

“Wilayah itu memang rawan gangguan karena kondisi geografis dan cuaca ekstrem. Namun kami tetap mengupayakan pemulihan sesegera mungkin,” kata Edwin, Manager PLN ULP Teunom kepada Hakpublik.

PLN ULP Teunom terus berupaya untuk meningkatkan kehandalan jaringan listrik di wilayah tersebut. “Kami memahami betapa pentingnya listrik bagi masyarakat, sehingga kami selalu berusaha untuk melakukan pemulihan dengan cepat dan efektif,” tambah Edwin.

PLN Disorot Usai Kebakaran Kedai di Woyla Barat

Di sisi lain, PLN juga menjadi sorotan. Sebuah kedai milik warga di Gampong Napai, Kecamatan Woyla Barat, dilalap api pada Senin pagi, 21 Juli 2025. Kebakaran diduga dipicu oleh kabel listrik yang menjuntai rendah sejak dua hari sebelumnya, namun tak kunjung ditangani meski sudah dilaporkan. Informasi ini dikutip dari KoranIndependen.co.

Pemilik kedai, M. Jamin, mengaku telah melaporkan kondisi kabel ke pihak PLN sejak Sabtu, namun hingga pagi kejadian tidak ada satu pun petugas yang datang. “Pagi-pagi kedai saya malah terbakar. Ini jelas karena kelalaian PLN,” ujar Jamin.

Warga sekitar yang ikut memadamkan api juga menilai PLN lamban merespons laporan masyarakat. Mereka menyebut kabel tersebut sudah tampak membahayakan sejak sehari sebelumnya. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga kini menuntut tanggung jawab serius dari PLN atas musibah tersebut.

Terkait kebakaran, Edwin Manager PLN ULP Teunom mengatakan “Ini berbeda yang dilapangan, dan tidak diinformasikan ke PLN nya” via WhattsApp kepada Hakpublik.

Wangsa: PLN dan Telkom Bisa Dituntut, Ini Bukan Sekadar Gerutu Warga

Ketua Yayasan Wahana Generasi Aceh (Wangsa), Jhony Howord, menilai keluhan soal sinyal tersendat dan listrik padam mendadak di wilayah Woyla bukan lagi perkara sepele. “Itu bukan sekadar gerutu warga. Ada pijakan hukum untuk menuntut akuntabilitas,” ujar Jhony kepada Hakpublik, Senin, 21 Juli 2025.

Menurutnya, sebagai penyelenggara layanan publik, PT Telkom dan PLN memiliki tanggung jawab yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Di sektor telekomunikasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Telekomunikasi menjamin hak masyarakat atas layanan yang andal, informasi yang transparan, serta kompensasi jika mutu layanan meleset dari standar.

Untuk kasus kelistrikan, Jhony mengingatkan bahwa pemadaman berulang tanpa pemberitahuan jelas dapat dilaporkan ke Ombudsman, bahkan dibawa ke pengadilan bila terbukti menimbulkan kerugian materiil. “PLN harus bertanggung jawab, apalagi setelah kebakaran di Woyla Barat. Ini bukan lagi soal force majeure, tapi soal kelalaian,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pola respons PLN yang menurutnya cenderung monoton. “Setiap kali ada masalah, jawabannya pasti ‘cuaca buruk’. Publik muak dengan jawaban template semacam itu,” kata Jhony. Ia mendorong PLN untuk tak hanya sibuk di tahap pemulihan, tetapi juga memperbaiki sistem komunikasi publik agar warga bisa bersiap ketika gangguan terjadi.

 

Jhony tak luput menyinggung buruknya kualitas jaringan internet di kawasan tersebut. Ia menyebut Telkom layak mendapat “kartu merah” karena dianggap hanya memprioritaskan wilayah dengan kepadatan pengguna tinggi dan mengabaikan daerah pelosok. “Bahkan untuk kebutuhan pendidikan, pemerintah daerah terpaksa pasang Starlink karena Telkom gagal menyelesaikan masalah dasar: sinyal,” ujarnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di Woyla hari ini adalah cermin dari ketimpangan akses infrastruktur digital dan energi. “Pertanyaannya bukan lagi siapa yang bertanggung jawab, tapi kapan negara hadir secara nyata di wilayah pinggiran,” tutup Jhony