Hakpublik.com hadir dengan konsep jurnalisme solusi, yaitu jurnalisme yang tidak hanya melaporkan permasalahan, tetapi juga menggali dan menyajikan kemungkinan solusi yang telah atau dapat diterapkan. Dengan tetap berpegang pada standar jurnalistik seperti akurasi dan objektivitas, kami berupaya memberikan perspektif yang lebih seimbang dan membangun bagi masyarakat.
Berdasarkan data Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia masih tergolong dalam kategori flawed democracy (demokrasi cacat). Selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, indeks ini cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014). Namun, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, skornya berfluktuasi—sempat mencapai 7,03 (2015), tetapi kembali turun ke 6,71 pada tahun 2022. Tren penurunan ini menjadi indikasi bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia semakin terancam.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebebasan berpendapat dan demokrasi yang lebih baik, kami mengundang Anda—penulis, akademisi, pengamat, dan kaum cerdik pandai—untuk berkontribusi melalui tulisan di rubrik “Suara Publik”. Rubrik ini menjadi wadah untuk menyuarakan kepentingan publik serta mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia.
Syarat dan Ketentuan Penulisan
Untuk menjaga kualitas serta manfaat tulisan bagi kemajuan Indonesia, kami menetapkan beberapa syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Format Tulisan
Orisinalitas dan Hak Publikasi
Distribusi dan Pemanfaatan Konten
Pengiriman Naskah
Kami sangat menantikan tulisan yang argumentatif, menarik, dan sesuai dengan karakter media online—ringkas, padat, dan memancing minat baca. Mari bersama-sama menyuarakan isu-isu politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tengah menjadi perhatian publik!
Kirimkan pemikiran terbaik Anda sekarang juga!
Tonicko Anggara, aktivis Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) mengemukakan pendapatnya mengenai izin…
Pidie Jaya, 30 Oktober 2025 — Kejadian dugaan pemukulan terhadap Kepala Dapur MBG Yayasan Pionir…
Meulaboh — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Barat meluncurkan program…
Banda Aceh, 12 Oktober 2025 – Mahasiswa Fakultas Hukum Qayla Shabira Yolanda raih Prestasi di…
Meulaboh — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Barat memperkenalkan cara…
Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melantik jajaran Dewan Ekonomi Aceh (DEA) dalam sebuah…
This website uses cookies.