Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melantik jajaran Dewan Ekonomi Aceh (DEA) dalam sebuah seremoni resmi di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam (9/10). Momen ini menandai babak baru arah kebijakan ekonomi Aceh yang lebih berbasis pengetahuan, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan.
Di antara nama-nama akademisi dan tokoh terkemuka yang dilantik, sosok H. Teuku Ali Devi mencuri perhatian. Ia dikenal sebagai figur dengan rekam jejak kuat dalam pembangunan daerah dan penguatan sektor riil di Aceh Barat. Kehadirannya di dalam Dewan Ekonomi Aceh dianggap akan memperkuat perspektif lokal dalam perumusan kebijakan ekonomi tingkat provinsi.
Dalam struktur baru tersebut, H. Teuku Ali Devi bergabung bersama sejumlah pakar dan profesional lintas bidang, termasuk Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc. (Ketua Umum), Prof. Dr. Eng. Ir. Teuku A. Sanny, M.Sc., dan Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Ec.. Dewan ini dirancang sebagai mitra strategis Pemerintah Aceh dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah berbasis data dan kolaborasi.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan dan data,” ujar Gubernur Muzakir Manaf dalam sambutannya. “Kehadiran para pakar dan tokoh daerah menunjukkan semangat baru untuk memajukan Aceh secara inklusif.”
Peran Strategis dalam Arah Baru Ekonomi Aceh
Pelibatan H. Teuku Ali Devi ke dalam jajaran DEA mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan perencanaan ekonomi makro dengan realitas sosial dan potensi lokal di daerah. Dengan pengalaman panjang di bidang sosial-ekonomi dan hubungan kelembagaan, Teuku Ali Devi diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebijakan provinsi dan kebutuhan lapangan, khususnya dalam pengembangan sektor produktif di Barat-Selatan Aceh.
Dewan Ekonomi Aceh sendiri memiliki mandat luas: mulai dari menyusun analisis ekonomi berbasis data untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi, hingga mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital.
Konsep “ekonomi hijau dan digital” menjadi garis penting dalam arah baru pembangunan Aceh. DEA diharapkan mampu mengintegrasikan isu keberlanjutan lingkungan dengan potensi ekonomi lokal—dari energi terbarukan hingga sektor kreatif digital.
Menjembatani Pemerintah dan Dunia Usaha
Kehadiran figur seperti H. Teuku Ali Devi menandai sinergi baru antara pemerintah daerah dan pelaku ekonomi lokal. Dengan pendekatan yang moderat dan komunikatif, ia diyakini dapat membantu memperkuat jejaring kerja sama lintas kabupaten, termasuk memperluas peluang investasi berbasis masyarakat.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN/BUMD, serta para kepala SKPA terkait.
Keterlibatan multi-pihak ini menunjukkan bahwa arah pembangunan ekonomi Aceh ke depan tidak lagi semata-mata dijalankan oleh pemerintah, tetapi menjadi gerakan kolektif antara akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Transformasi Menuju Arah yang Lebih Strategis
Pelantikan Dewan Ekonomi Aceh menjadi sinyal kuat bahwa Aceh bersiap menata ulang paradigma ekonominya, dari berbasis konsumsi menjadi berbasis produksi, dari ketergantungan menjadi kemandirian, dan dari kebijakan administratif menuju ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan.
Dan di tengah semangat itu, sosok seperti H. Teuku Ali Devi menambah warna dan kedalaman perspektif, menyatukan pengalaman lapangan dengan visi makro pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
