Menjelang Setahun Pemerintahan Tarmizi–Said, DLH Aceh Barat Jadi Titik Tekan Evaluasi
Hakpublik.com, Aceh Barat — Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Bupati Aceh Barat Tarmizi SP dan Wakil Bupati Said Fadheil, Pemerintah […]
Politik
DPR Setujui Abolisi Tom Lembong, Kejagung: Kami Akan Pelajari
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dan usulan
BPKN Desak PPATK Cabut Kebijakan Pemblokiran Rekening Dormant
Jakarta – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN), Mufti Mubarok, secara tegas meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Rekening Nganggur diblokir Negara, 140 Ribu sudah diblokir dengan total saldo 428 Miliar
Banda Aceh – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant atau rekening pasif
Pelantikan ASN Tanpa Rekom BKN, Akuntabilitas Dipertaruhkan
Nagan Raya– Pelantikan 158 pejabat eselon III dan IV yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dinyatakan tidak sesuai dengan Norma,
Dana Desa Rp2,2 Miliar Bermasalah di Aceh Barat: Saatnya Bicara Serius soal SDM dan Transparansi
Meulaboh – Inspektorat Kabupaten Aceh Barat mencatat total temuan penyimpangan pengelolaan dana desa senilai Rp2,2 miliar sepanjang 2022 hingga 2023.
5 Tahun Hilang Kabar, Dugaan Korupsi Penimbunan MTQ Aceh Barat Muncul Kembali
Meulaboh – Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di Aceh Barat yang seharusnya menjadi ajang syiar Islam, justru tercoreng oleh dugaan
Dinilai Langgar MoU Helsinki, Pembangunan Batalyon Baru Ditolak Massa di Banda Aceh
Banda Aceh, 7 Juli 2025 — Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GRAM)
Blang Padang Dipersoalkan, TNI AD: Itu Aset Negara, Pemprov Aceh Klaim Tanah Wakaf
Banda Aceh —Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menegaskan status hukum tanah Lapangan Blang Padang di Banda Aceh sebagai
Sengkarut Tapal Batas: Nagan Raya Klaim Tambang Ilegal, Aceh Barat Tegaskan Legalitas IUP
Hakpublik.com– Polemik batas wilayah administratif antara Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya kembali mencuat ke permukaan. Tudingan dari DPRK