Aceh Barat – Suhu politik di Aceh Barat kembali meninggi. Nama Bupati Aceh Barat, H. Tarmizi, belakangan menjadi perbincangan hangat setelah mencuat kabar bahwa dirinya diduga telah dilaporkan oleh pihak tertentu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Kabar itu cepat menyebar dan memicu gelombang spekulasi di tengah masyarakat. Hingga kini, belum ada keterangan
resmi dari pihak kepolisian terkait laporan tersebut. Namun, diamnya otoritas justru kian menyuburkan berbagai tafsir liar soal apa yang sebenarnya terjadi di balik rumor itu.
Dalam sebuah pernyataan terbuka di hadapan publik, Tarmizi menyatakan sikap tegasnya menanggapi isu tersebut. “Kalau pun nanti bupati di penjara gara gara ini tidak papa insyaalah dihadapan para alim ulama, dihadapan seluruh masyarakat saya menyampaikan bismillah saya siap hilang jabatan dan juga siap hilang nyawa demi masyarakat aceh barat” ujarnya, dalam momen satu Muharam di Mesjid Agung Meulaboh.
Isu Laporan dan Ketegangan yang Meningkat
Kabar soal adanya laporan terhadap Bupati Tarmizi ke Mabes Polri menambah bara dalam tungku ketegangan politik di Aceh Barat. Meski belum terverifikasi kebenarannya, isu ini tetap bergulir liar dan menyulut berbagai spekulasi di kalangan publik.
Banyak pihak menilai, kemunculan isu tersebut tak bisa dilepaskan dari sikap tegas sang bupati dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang dinilai menyentuh kepentingan kelompok tertentu. Langkah-langkahnya yang belakangan dianggap berani menabrak pakem lama, dinilai sebagian pihak sebagai pemicu friksi di tingkat elite lokal.
Solidaritas Masyarakat Menguat di Tengah Isu Laporan
Di tengah terpaan isu yang belum jelas ujung pangkalnya, dukungan terhadap Bupati Tarmizi justru menunjukkan tren menguat. Gelombang solidaritas datang dari berbagai penjuru, mulai dari kalangan aktivis mahasiswa hingga tokoh adat setempat.
Mereka menyatakan sikap mendukung langkah-langkah reformasi yang tengah dijalankan oleh Pemkab Aceh Barat di bawah kepemimpinan Tarmizi. Di mata para pendukungnya, kebijakan-kebijakan yang diambil sang bupati dianggap sebagai bentuk keberanian dalam menegakkan integritas di tengah tantangan politik lokal yang tak selalu ramah.
