Hak Publik

Aceh Barat – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Meulaboh akhirnya kembali beroperasi setelah mengalami berbagai permasalahan. Mulai dari penghentian total operasional di era Pj Bupati Mahdi Efendi, mangkrak di masa Pj Bupati Aswardi, hingga akhirnya dihidupkan kembali oleh Bupati Tarmizi dan Said Fadheil. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di era Mahdi Efendi menghentikan operasional Perumdam secara penuh, dengan alasan kondisi keuangan yang buruk, peralatan yang tidak lagi berfungsi optimal, serta masalah teknis operasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh Barat, Erdian, sebagaimana dikutip AntaraNews. Namun, di era Pj Bupati Aswardi, Perumdam Tirta Meulaboh mengalami stagnasi total tanpa ada upaya nyata untuk menyelamatkannya. Perumdam dibiarkan mangkrak tanpa perbaikan infrastruktur, audit keuangan yang transparan, atau kebijakan strategis yang dapat mengatasi krisis. Kini, pemerintahan baru menghidupkan kembali layanan air bersih Perumdam Tirta Meulaboh dan kembali berjalan sebelum Ramadan beberapa waktu lalu. Langkah ini diambil setelah begitu lama ribuan pelanggan kehilangan akses air bersih akibat kondisi keuangan perusahaan yang memburuk, rusaknya sarana pompa air, serta buruknya manajemen perusahaan. Kerugian Miliaran Rupiah dan Lubang Finansial Perumdam Tirta Meulaboh Sejak bertahun-tahun, Perumda Tirta Meulaboh terus mengalami kerugian besar. Pada 2022, perusahaan mencatat kerugian hingga Rp1,5 miliar, yang melonjak drastis menjadi Rp3,2 miliar pada 2023. Bahkan, akumulasi kerugian hingga akhir 2023 mencapai Rp47,59 miliar, dengan nilai ekuitas Rp9,4 miliar, seperti dikutip AJNN. Untuk memastikan transparansi dan memperbaiki manajemen ke depan, Bupati Aceh Barat Tarmizi telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan Perumdam yang telah beroperasi sejak lima tahun dan terus merugi. “Audit ini perlu, supaya manajemen (perusahaan daerah) lebih mantap ke depan,” kata Tarmizi di kutip dari Antaranews. Salah satu permasalahan utama adalah kebocoran air yang mencapai 87,5 persen. Dari total produksi 4 juta kubik air per tahun, sebanyak 3,5 juta kubik tidak diketahui ke mana mengalir. Kebocoran ini menjadi penyebab utama memburuknya kondisi finansial Perumdam. Menindaklanjuti instruksi Bupati, Kepala Inspektorat Aceh Barat, Zakaria, menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan tim audit ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Meulaboh. Audit ini mencakup tiga tahun terakhir, yakni 2022, 2023, dan 2024. Terkait kemungkinan publikasi hasil audit, Zakaria menjelaskan bahwa sesuai aturan, laporan tidak dapat dipublikasikan secara langsung. Namun, jika dalam 60 hari tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait, Bupati Aceh Barat akan menentukan langkah selanjutnya, dikutip dari Koran Independen. Strategi Penyelamatan: Gotong Royong dan KPBU Untuk menghidupkan kembali Perumdam Tirta Meulaboh, pemerintah menerapkan sistem gotong royong dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan stakeholder lainnya. Salah satu perusahaan yang berperan dalam upaya ini adalah perusahaan daerah Pakat Beusare. “Pemerintah menghidupkan kembali Perumdam dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk kerja sama antar BUMD,” ujar Ketua Pengawas Perumdam Tirta Meulaboh, Kurdi, saat dikonfirmasi oleh HakPublik. Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga berencana menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dikutip dari Antaranews . Namun, hingga kini, upaya tersebut belum membuahkan hasil konkret. “Setelah sarana dan pelanggan tertata dengan baik, kita akan terus mendorong implementasi KPBU,” tambah Kurdi. Pemkab Aceh Barat Ngebut Pulihkan Suplai Air, WTP 3 Segera Beroperasi Setelah berhasil mengoperasikan pompa di Water Treatment Plant (WTP) 1 dan 2 Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Perumdam Tirta Meulaboh kini bersiap mengaktifkan pompa WTP 3 di Beuregang, Kecamatan Kaway XVI. Ketua Dewan Pengawas Perumdam Tirta Meulaboh, Dr. Kurdi, mengatakan bahwa pembenahan terus dilakukan agar suplai air ke pelanggan dapat kembali normal. Saat ini, distribusi air di Kecamatan Johan Pahlawan sudah berjalan lancar, sementara masyarakat di Kaway XVI diharapkan segera menikmati layanan serupa setelah WTP 3 beroperasi. Kurdi menegaskan bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat menjadi prioritas utama Pemkab Aceh Barat. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperbaiki sistem distribusi agar layanan air bersih dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Dana Fantastis, Namun Tak Pernah Mandiri Di era Mahdi Efendi, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menyoroti besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk Perumdam Tirta Meulaboh. Sejak 2003 hingga 2019, pemerintah daerah telah mengucurkan dana lebih dari Rp4,5 miliar, termasuk penyertaan modal Rp1,5 miliar pada 2019 dan tambahan Rp250 juta pada 2023. Selain itu, Perumdam itu juga menerima hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp23,9 miliar. Namun, meskipun mendapat pendanaan besar, laporan keuangan menunjukkan tren kerugian yang terus meningkat. Pada 2023, defisit mencapai Rp47,4 miliar, naik dari Rp44 miliar pada 2022, sebagaimana dikutip dari Dialeksis. Tantangan Manajemen dan SDM Setelah operasional Perumdam dihentikan, seluruh karyawan dirumahkan. Kini, dengan beroperasinya kembali perusahaan, pemerintah akan melakukan seleksi ulang terhadap tenaga kerja sesuai kebutuhan saat ini. Assessment dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I). Mirsal, Ketua Pokja 2 Tim Normalisasi Layanan Air Minum Aceh Barat, menyatakan bahwa seluruh karyawan lama harus melalui proses seleksi ulang untuk memastikan efisiensi operasional. “Kami telah bekerja sama dengan LP3I untuk melakukan assessment demi mendapatkan tenaga kerja yang sesuai,” ujarnya kepada HakPublik. Dengan tantangan besar yang masih dihadapi, masa depan Perumdam Tirta Meulaboh kini bergantung pada bagaimana manajemen baru dan pemerintah daerah mengelola perusahaan agar dapat memberikan layanan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh Barat.

Perumdam Tirta Meulaboh Mati Era Mahdi Efendi, Mangkrak Masa Aswardi, Kini Dihidupkan kembali

Hukum Militer atau Sipil? Kasus Pembunuhan Warga Aceh Tantang Pemerintahan Prabowo

Hakpublik.com Undang Penulis untuk Berkontribusi: Suarakan Gagasan, Perkuat Demokrasi